Paradigma baru dalam menjalankan pemerintahan di Kutai Kartanegara.
Konsep percepatan pembangunan berbasis pemberdayaan seluruh komponen pembangunan (baik instansi pemerintah, legislatif, swasta maupun masyarakat) dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.
PRINSIP-PRINSIP GERBANG DAYAKU
1.Berpangkal dan bermuara pada kepentingan dan keberpihakan pada masyarakat luas.
2.Bersifat Pelayanan Publik. Tidak terbatas di kota, tetapi justru di desa.
3.Bertujuan untuk meningkatkan etos kerja masyarakat. Tidak memanjakan. Memberi pancing, bukan ikan.
4.Partisipatif, transparan dan akuntable. Bottom up planning & sosialisasi terus-menerus. Pengawasan masyarakat melalui Buku Putih, Kuning, Merah, Biru dan Kotak Merah (Red Box)
ARAH PEMBANGUNAN
1.Kondisi obyektif Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini sangat tergantung pada SDA yang tidak dapat diperbaharui.
2.Disadari bahwa SDA tersebut makin lama makin berkurang, menipis dan habis.
3.Oleh karena itu harus ada transpormasi ketergantungan dari SDA yang tak terbaharui (non renewable resources) kepada Sumber Daya yang dapat diperbaharui / dikembangkan / ditingkatkan (renewable resources).
4.Berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage), arah pembangunan Kabuptan Kutai Kartanegara kedepan memprioritaskan tiga bidang pengembangan yaitu :
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Pertanian dalam arti luas
Pengembangan Industri Pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata.
5.Kejayaan Kutai Kertanegara dimasa depan akan dicapai melalui pergeseran dari ketergantungan pada sumber daya tak-terbarui (unrenewable resources) kepada sumber daya yang bisa diperbarui / ditingkatkan / dikembangkan (renewable resources).
VISI DAN MISI
VISI
Menghasilkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih, berlandaskan azas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi ; menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera.
MISI
1.Pemberdayaan Pemerintahan Daerah (Eksekutif dan Legislatif) dan penegakan supremasi hukum.
2.Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi.
3.Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.
STRATEGI
1.Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.
KEBIJAKAN
1.Meningkatkan mutu, disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntable, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2.Konsilidasi lembaga dan aparatur untuk menjamin kelangsungan pemerintahan yang baik dimasa depan.
3.Penyempurnaan dan penegakan peraturan dan perundangan secara tegas.
4.Perencanaan dan pelaksanaan Tata Ruang secara konsisten.
5.Meningkatkan mutu dan jumlah sarana serta prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2.Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
KEBIJAKAN
1.Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal.
2.Penataan untuk memenuhi fungsi Pemerintah yang wirausaha (enterpreneurial government) serta meningkatkan peran Pemerintah sebagai katalisator bagi pengusaha kecil, menengah dan besar.
3.Meningkatkan investasi bagi penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
4.Meningkatkan kemampuan daya saing pelaku ekonomi lokal dalam memanfaatkan dan menghadapi peluang dan tantangan globalisasi.
5.Mendorong usaha yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tak terbarui (unrenewable resources) kepada sumber daya alam yang terbarui (renewable resources).
3.Meningkatkan pembangunan teritorial.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN
1.Meningkatkan keberpihakan pada Rakyat Kecil melalui pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah pedesaan.
2.Melanjutkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3.Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kondisi dan kebutuhan desa.
4.Melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur warisan budaya lokal.
5.Memberdayakan seluruh komponen desa dalam memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
1.Meningkatkan infrastruktur kota sebagai sarana pelayanan publik.
2.Menjadikan kota sebagai pusat perkembangan usaha jasa, perdagangan dan industri.
3.Melanjutkan upaya menjadikan kota sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya.
4.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
5.Memberdayakan seluruh komponen kota dalam memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup.
berita ini Di ambil dari KutaiKartanegara.com
Konsep percepatan pembangunan berbasis pemberdayaan seluruh komponen pembangunan (baik instansi pemerintah, legislatif, swasta maupun masyarakat) dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.
PRINSIP-PRINSIP GERBANG DAYAKU
1.Berpangkal dan bermuara pada kepentingan dan keberpihakan pada masyarakat luas.
2.Bersifat Pelayanan Publik. Tidak terbatas di kota, tetapi justru di desa.
3.Bertujuan untuk meningkatkan etos kerja masyarakat. Tidak memanjakan. Memberi pancing, bukan ikan.
4.Partisipatif, transparan dan akuntable. Bottom up planning & sosialisasi terus-menerus. Pengawasan masyarakat melalui Buku Putih, Kuning, Merah, Biru dan Kotak Merah (Red Box)
ARAH PEMBANGUNAN
1.Kondisi obyektif Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini sangat tergantung pada SDA yang tidak dapat diperbaharui.
2.Disadari bahwa SDA tersebut makin lama makin berkurang, menipis dan habis.
3.Oleh karena itu harus ada transpormasi ketergantungan dari SDA yang tak terbaharui (non renewable resources) kepada Sumber Daya yang dapat diperbaharui / dikembangkan / ditingkatkan (renewable resources).
4.Berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage), arah pembangunan Kabuptan Kutai Kartanegara kedepan memprioritaskan tiga bidang pengembangan yaitu :
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Pertanian dalam arti luas
Pengembangan Industri Pariwisata dan Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata.
5.Kejayaan Kutai Kertanegara dimasa depan akan dicapai melalui pergeseran dari ketergantungan pada sumber daya tak-terbarui (unrenewable resources) kepada sumber daya yang bisa diperbarui / ditingkatkan / dikembangkan (renewable resources).
VISI DAN MISI
VISI
Menghasilkan Pemerintahan Kabupaten yang baik dan bersih, berlandaskan azas keadilan, kesetaraan, keragaman dan demokrasi ; menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera.
MISI
1.Pemberdayaan Pemerintahan Daerah (Eksekutif dan Legislatif) dan penegakan supremasi hukum.
2.Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi.
3.Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.
STRATEGI
1.Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik.
KEBIJAKAN
1.Meningkatkan mutu, disiplin, etos kerja dan profesionalisme lembaga serta aparatur untuk dapat menjalankan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntable, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2.Konsilidasi lembaga dan aparatur untuk menjamin kelangsungan pemerintahan yang baik dimasa depan.
3.Penyempurnaan dan penegakan peraturan dan perundangan secara tegas.
4.Perencanaan dan pelaksanaan Tata Ruang secara konsisten.
5.Meningkatkan mutu dan jumlah sarana serta prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2.Memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
KEBIJAKAN
1.Meningkatkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal.
2.Penataan untuk memenuhi fungsi Pemerintah yang wirausaha (enterpreneurial government) serta meningkatkan peran Pemerintah sebagai katalisator bagi pengusaha kecil, menengah dan besar.
3.Meningkatkan investasi bagi penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
4.Meningkatkan kemampuan daya saing pelaku ekonomi lokal dalam memanfaatkan dan menghadapi peluang dan tantangan globalisasi.
5.Mendorong usaha yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tak terbarui (unrenewable resources) kepada sumber daya alam yang terbarui (renewable resources).
3.Meningkatkan pembangunan teritorial.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN
1.Meningkatkan keberpihakan pada Rakyat Kecil melalui pembangunan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah pedesaan.
2.Melanjutkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
3.Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kondisi dan kebutuhan desa.
4.Melestarikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur warisan budaya lokal.
5.Memberdayakan seluruh komponen desa dalam memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
1.Meningkatkan infrastruktur kota sebagai sarana pelayanan publik.
2.Menjadikan kota sebagai pusat perkembangan usaha jasa, perdagangan dan industri.
3.Melanjutkan upaya menjadikan kota sebagai pusat pendidikan, pariwisata dan budaya.
4.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
5.Memberdayakan seluruh komponen kota dalam memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup.
berita ini Di ambil dari KutaiKartanegara.com
No comments:
Post a Comment